Peran Intelijen Semakin Dibutuhkan Hadapi Ancaman Asimetris

Jakarta: Tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Australia dan Amerika melalui kedutaan besarnya di Indonesia sebagai tindakan yang sangat melanggar etika diplomasi. Bagi kita penyadapan ini kan merupakan suatu pelecehan terhadap persahabatan antara kedua negara yang seharusnya saling menghormati. Karena kita negara bersahabat dan bertetangga. Indonesia adalah bangsa yang besar, baik dari luas wilayah maupun jumlah penduduknya, letak geografisnya juga amat strategis. Indonesia tumbuh sebagai negara demokrasi terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan India. Belum lagi dinamika di Tanah Air

tak jarang menjadi perhatian dunia internasional dan banyak kepentingan asing di negeri ini seperti penanam modal asing atau perwakilan asing. Kondisi geopolitik dan geostrategis seperti itu tak heran bila menjadikan Indonesia sebagai sasaran penyadapan bagi pihak asing yang memiliki berbagai kepentingan di Indonesia.

Mereka selalu ingin tahu lebih dahulu atas berbagai hal yang terjadi di Indonesia termasuk berbagai kecenderungan yang bakal terjadi. Apalagi saat ini merupakan era "perang teknologi". Bangsa yang unggul dalam teknologi, termasuk teknologi penyadapan, bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan dengan negara lain. Untuk itu kami yakin Badan Intelijen Negara (BIN) dan pihak berwenang lainnya di Indonesia telah melakukan pembenahan-pembenahan, meningkatkan kualitas kerja para intelijennya guna sterilisasi dan pengamanan sistem pertahanan jalur komunikasi khusus bagi jalur komunikasi ponsel milik kepala negara dan pejabat lembaga negara penting lainnya, menyusul informasi penyadapan yang dilakukan oleh pemerintahan Australia, AS dan Inggris. Karena dalam dunia intelijen sangat dimungkinkan sebuah negara menyadap negara lainnya. Namun hal itu tidak disadari oleh semua pihak karena sifatnya tertutup, untuk itu Indonesia yang memiliki nilai strategis bagi negara lain didunia sudah sepatutnya memperkuat basis teknologi penangkalnya agar tidak rentan di sadap.

Mari kita lebih bijaksana dalam menyikapi hiruk pikuk tentang dugaan penyadapan dari pihak asing ini. Artinya kita tidak boleh selalu menyalahkan pemerintah atau dalam konteks ini adalah Badan Intelijen Negara (BIN), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Kemenlu dan lembaga lainnya yang terkait dalam penuntasan kasus penyadapan ini. Lembaga-lembaga negara ini pasti telah melakukan proteksi, solusi dan antisipasinya misalnya, standar operasi prosedurnya, optimalisasi peran lembaga dan penguatan keamanan pejabat–pejabat negara, agar penyadapan ini dapat dihindari.

Informasi penyadapan ini membuat Pemerintah Indonesia atau Badan Intelijen Negara (BIN) berupaya semaksimal mungkin untuk mengevaluasi sistem pengamanan negara sehingga tidak terjadi kebocoran yang tidak perlu. Perkembangan teknologi yang sangat cepat dasawarsa ini menuntut kecakapan khusus untuk mengimbangi agar informasi negara tidak dengan mudah bocor. Oleh sebab itu kita masyarakat Indonesia bekerjasama dan jangan saling mencari-cari kesalahan, mari kita bangkitkan rasa nasionalisme bangsa kita untuk mencari solusi yang terbaik dalam menuntaskan kasus-kasus penyadapaan ini. (Hari Setiawan/bnu)

http://news.liputan6.com