BIN Jadi Koordinator Intelijen Negara

Jakarta - Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 tahun 2013, Badan Intelijen Negara (BIN) resmi menjadi koordinator penyelenggara intelijen negara. Oleh karena itu BIN akan melakukan koordinasi atas tindakan intelijen yang ada di Indonesia, baik di pusat maupun daerah.

BIN kini memiliki BIN daerah (Binda) sebagai unit struktural BIN di provinsi dalam hal penyelenggaraan kegiatan intelijen di daerah. Sementara di pusat ada pula Komite Intelijen Pusat (Kominpus) yang menjadi forum kordinasi pimpinan penyelenggaraan intelijen negara di pusat.

“BIN berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara Intelijen Negara yang dipimpin oleh Kepala BIN, adapun penyelenggara Koordinasi Intelijen Negara di daerah dikoordinasikan oleh Kepala Binda,” bunyi Pasal 2 ayat (1,2) dalam perpres tersebut sebagaimana dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Jumat siang (22/11).

Pepres ini dikeluarkan presiden sebagai mandat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara khususnya pasal 38 ayat 3. Dalam struktur Komite Intelijen Pusat yang dibentuk BIN terdapat kepala BIN sebagai ketua dengan anggota yang terdiri dari kepala intelijen Polri, asisten intelijen panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia), kepala intelijen TNI, jaksa agung muda bidang intelijen serta pimpinan intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Sementara untuk Kominda, kepala Binda sebagai ketua dan anggotanya terdiri dari pimpinan Intelijen TNI di daerah, pimpinan intelijen Kepolisian di daerah, pimpinan intelijen Kejaksaan di daerah, kepala Kesatuan Bangsa dan Politik dan pimpinan intelijen kementerian lembaga pemerintah nonkementeran di daerah.

http://www.beritasatu.com