Data Interpol Indonesia menunjukkan, tidak sedikit negara yang bekerja sama dengan Mabes Polri di sektor keamanan. Sejak berakhirnya era Orde Baru, Mabes Polri menandatangani berbagai bentuk kerja sama internasional. Mulai deklarasi, perjanjian ekstradisi, konvensi, hingga MoU.
Rata-rata perjanjian antarkepolisian yang dilakukan berkaitan dengan kejahatan transnasional. Di antaranya, dengan Amerika Serikat, Meksiko, dan Belanda. Dalam kesepakatan tersebut, sedikitnya 17 jenis kejahatan ditangani bersama (selengkapnya lihat infografis).
Namun, ada pula yang bentuk kerja samanya hanya mencakup satu atau dua jenis kegiatan. Misalnya, dengan Jepang di bidang pemolisian masyarakat, dengan Jerman di bidang terorisme, dan dengan Tiongkok yang hanya mencakup perdagangan narkoba.
”Kita juga bekerja sama dengan Belanda di bidang pendidikan lalu lintas,” terang Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Agus Rianto kemarin.
Tawaran kerja sama luar negeri makin ramai setelah Mabes Polri menembak mati gembong teroris Dr Azahari di Batu, Jatim, pada November 2005. Paling banyak adalah tawaran kerja sama penanggulangan terorisme.
Agus mengatakan, pihaknya sedang berupaya agar kerja sama dengan banyak negara itu bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi kepada Indonesia.
”Mudah-mudahan bisa dilakukan untuk seterusnya,” lanjut mantan Kabidhumas Polda Papua tersebut.
Sebelumnya Kapolri menyatakan bahwa pihaknya memutus hubungan kerja sama penanggulangan penyelundupan manusia dengan Australia.
Penghentian kerja sama tersebut menyusul perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australia dan meninjau ulang kerja sama lainnya.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Boy Rafli Amar mengatakan, kerja sama tersebut dilakukan sejak 2007.
”Kerja samanya adalah saling tukar informasi terkait dengan aktivitas orang-orang yang ingin mendapat suaka politik (asylum seeker) di Australia,” terangnya.
Mabes Polri maupun Australian Federal Police (AFP) menempatkan anggota di kedutaan masing-masing untuk saling bertukar informasi.
PARIWISATA KENA
Buntut dari memanasnya hubungan Indonesia dan Australia juga dirasakan oleh sektor Pariwisata Indonesia. Pasalnya pada Kamis (21/11) lalu pemerintah Australia mengeluarkan travel advisory untuk warganya yang ingin berkunjung ke Indonesia.
Akibatnya, jumlah wisatawan asal negeri Kanguru tersebut dikabarkan menurun di beberapa daerah seperti Bali. Saat dikonfirmasi Kementerian Pariwisata masih belum bisa memberikan jawaban pasti.
"Kita akan terus pantau," tutur Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata, Firmansyah Rahim, kemarin malam.
Ia berharap ketegangan politik yang terjadi tidak terus berlanjut dan berimbas ke sektor pariwisata.
"Sampai sekarang, dari teman travel belum terlihat imbasnya. Mudah-mudahan tidak berlanjut dan tidak meluas ke sektor pariwisata," tutup dia.
Peringatan tersebut dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, Australia setelah adanya demonstrasi yang dilakukan di depan kantor kedutaan besar Australia di Jakarta. Pemerintah Australia memperkirakan masih akan terjadi demo serupa nantinya, sehingga pihaknya mengeluarkan peringatan tersebut.
Demo tersebut dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai bentuk protes atas isu penyadapan Australia. Di antaranya diwakili sejumlah ormas seperti Komando Pejuang Merah Putih (KPMP), Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan lainnya.
“Kami menuntut pemerintah menutup Kedubes Australia dan mengusir para diplomatnya serta memutus hubungan diplomatik dengan negara yang jelas-jelas telah melakukan tindakan kezaliman,” sebut Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto.
Untuk diketahui, SBY sebenarnya sudah tegas. Selain mengirim surat protes, SBY juga melakukan beberapa tindakan lain. SBY memanggil pulang duta besar Indonesia di Canberra, Nadjib Riphat Kesoema. SBY juga menghentikan beberapa kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Australia. Antara lain, pertukaran informasi dan intelijen, latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia, hingga koordinasi operasi militer terkait dengan penyelundupan imigran gelap ke Australia.
http://www.kaltimpost.co.id
No comments:
Post a Comment