Kirim Kapal Induk, Cina Bibit Ketegangan Baru di Laut Cina Selatan

Cina untuk pertama kalinya mengirimkan kapal induk ke Laut Cina Selatan. Langkah itu menambah ketegangan di kawasan menyusul keputusan Beijing memberlakukan zona pertahanan udara beberapa waktu lalu.

Melalui situsnya militer Cina melaporkan kapal induk Liaoning telah meninggalkan pelabuhan kota Qingdao dengan ditemani dua kapal penghancur dan dua frigates. Beijing enggan memaparkan secara detail program latihan yang akan dilakoni awak Liaoning di Laut China Selatan. Tapi sejumlah pakar meyakini latihan itu juga akan melibatkan manuver lepas landas pesawat tempur.

Liaoning adalah kapal induk pertama yang dimiliki oleh militer Cina. Usai mengalami peremajaan 2012 lalu, kapal yang dibeli bekas dari Ukraina itu sudah terlibat dalam lusinan latihan militer. Namun baru kali ini Beijing mengirimkan kapal tersebut untuk menjalani "penelitian ilmiah, uji coba dan latihan militer" di Laut Cina Selatan.

"Latihan di Laut Cina Selatan adalah bagian dari perjanjian jual beli yang meliputi serangkaian tes dan uji coba," tulis militer Cina dalam keterangan pers-nya.

Mengancam Status Quo di LCS?

Momentum yang dipilih Beijing untuk menggelar latihan militer mengundang kekhawatiran dari berbagai pihak. Sebelumnya Beijing juga telah menerima nota diplomatik berisikan keberatan terhadap rencana pembentukan zona pertahanan udara dari kedutaan besar Amerika Serikat dan Jepang.

Kapal Induk pertama Cina, Liaoning yang dibeli bekas dari Ukraina dan selesai diremajakan 2012 lalu.

Tokyo melalui jurubicara pemerintah Yoshihide Suga menyayangkan langkah tersebut dan menyebutnya sebagai "upaya sepihak untuk mengakhiri status quo di Laut Cina Selatan dengan kekerasan," katanya seusai rapat dewan keamanan nasional di Tokyo. "Langkah itu juga akan memperparah situasi."

Zona Pertahanan Udara (ADIZ) yang dicanangkan pemerintah Cina mencakup kawasan udara pulau Senkaku yang dieperebutkan kedua negara. Berbagai maskapai penerbangan komersil Jepang menyatakan akan menaati peraturan Cina dan mengirimkan daftar penerbangan di kawasan timur Laut Cina Selatan kepada otoritas di Beijing.

"Kami harus membuat keputusan yang searah dengan peraturan internasional," kata jurubicara All Nipon Airways, "keamanan adalah prioritas kami."

Membibit Konflik Baru

Sebaliknya sejumlah negara mengritik keputusan Cina. Pemerintah Jerman mewanti-wanti "langkah tersebut bisa memicu konflik bersenjata antara Cina dan Jepang". Sementara Amerika Serikat mengingatkan bahwa kasus Senkaku termasuk ke dalam perjanjian keamanan AS-Jepang, "pengumuman pemerintah Cina adalah provokasi yang tidak perlu," kata Jurubicara Gedung Putih Josh Earnest kepada wartawan di pesawat Air Force One.

Peta Laut Cina Selatan. Cina mengklaim hampir 80 persen kawasan perairan di utara Indonesia

Dengan menggelar latihan militer di kawasan konflik tersebut Cina juga mengambil risiko konflik dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan dan Brunei - yang ikut mengklaim kedaulatannya di sebagian wilayah Laut Cina Selatan. Beijing sendiri sejak lama mendeklarasikan laut di utara Indonesia tersebut sebagai bagian dari wilayahnya. Klaim Cina bahkan menyentuh wilayah laut kepulauan Natuna.

Sengketa ke-enam negara terutama seputar klaim kedaulatan di kepulauan Spratly dan Paracel. Sejauh ini tiga negara, Cina, Vietnam dan Filipina yang aktif secara militer di kawasan tersebut. Ketiga negara secara rutin mengirimkan kapal patroli dan bahkan membangun pos militer serta landasan pesawat di sejumlah pulau. 

http://www.dw.de/