Belanda Harus Bertanggungjawab Atas Kejahatan Perang di Indonesia

Agresi militer Belanda, di Indonesia yang dibantu Australia dan Inggris pada kurun tahun 1945-1950 banyak menyisakan kepedihan. Aksi itu merupakan kejahatan perang luar biasa dengan korban jutaan rakyat Indonesia. 

Hal tersebut dikemukakan Ketua Umum Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB), Batara R Hutagalung, dalam acara seminar Membuka Lembaran Sejarah Masalah RI dengan Belanda dan Sekutunya, di Aula Wisma Sumodilogo, Kranggan, Temanggung, Minggu (24/11).

"Kita harus bersama-sama mempertahankan kedaulatan negara, membela martabat bangsa, memperjuangkan keadilan untuk korban agresi militer Belanda dan sekutunya. Belanda juga harus  meminta maaf atas kejahatan perang serta pelanggaran HAM lainnya," ujar Hutagalung.

Antara tahun 1945-1950 melalui agresi yang dibantu kekuatan militer Inggris, Australia, Belanda banyak melakukan kejahatan perang.

Pada rentang waktu itu diperkirakan ada satu juta jiwa korban tewas, sebagian dari penduduk sipil dibantai tanpa proses hukum apapun.

Sejauh ini, baru sedikit pembantaian yang terungkap, seperti di Rawagede dengan korban 431 penduduk sipil. Keluarga korban melalui fasilitas KUKB berhasil memenangi gugatan dengan konsekuensi pemerintah Belanda harus memberikan kompensasi pada para penggugatnya.

Di Temanggung sendiri pembantaian pernah terjadi di jembatan Kali Progo Kranggan oleh serdadu Belanda yang menewaskan ribuan pejuang dan rakyat Indonesia.

Ada kemungkinan pula bagi keluarga korban untuk menuntut pemerintah Belanda atas kekejaman yang dilakukan di masa lampau.

"Intinya dunia internasional, termasuk Indonesia dan Belanda sendiri kurang mengetahui apa yang terjadi pada rentang 1945-1950 di Indonesia. Catatan Belanda ada 120 kasus yang dinamakan ekses atau kejahatan perang, tapi belum semua tercatat termasuk di Kranggan Temanggung, Rengat Provinsi Riau, di Payakumbuh, dan lain-lain," terangnya.

http://www.suaramerdeka.com