Jakarta - Komite Kebijakan Industri Pertahanan telah merancang pembangunan tujuh alat utama sistem persenjataan
(alutsista) secara mandiri. Pengembangan industri pertahanan ini
diyakini dapat menguatkan pengaruh Indonesia dalam peta politik dunia.
"Saat ini kalau kita diembargo maka habislah, tak bisa apa-apa. Negara yang menguasai industri pertahanan akan menentukan peta politik dunia," kata Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Laksamana Purnawirawan Sumardjono, di Jakarta, Rabu, 19 Februari 2014.
"Saat ini kalau kita diembargo maka habislah, tak bisa apa-apa. Negara yang menguasai industri pertahanan akan menentukan peta politik dunia," kata Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Laksamana Purnawirawan Sumardjono, di Jakarta, Rabu, 19 Februari 2014.
Staf Ahli Bidang Kerja Sama Hubungan Antarlembaga Komite, Zilmy Karim, mengatakan tujuh jenis alutsista masuk dalam rencana kemandirian industri. Salah satunya adalah kapal selam. Saat ini pembangunan industri kapal selam di Indonesia sudah berjalan.
Selain itu, Komite telah menjalin kerja sama dengan negara lain untuk mengembangkan industri pertahanan berupa rudal atau roket. Indonesia juga berencana mengembangkan teknologi medium tank yang lebih sesuai dengan karakteristik wilayah Tanah Air.
Komite juga sedang mengembangkan industri pesawat tempur tanpa awak (unmanned combat air vehicle-UCAV), atau drone. Selain itu, industri radar teknologi tinggi pun tengah dikembangkan. "Akan kita hasilkan dan jadi fokus dalam sepuluh tahun ini," kata Zilmi.
No comments:
Post a Comment