Pemerintah Australia hari
ini mengakui bahwa kapal militernya beberapa kali melanggar batas
maritim Indonesia. Langkah ini, ungkap Canberra, beberapa kali terjadi
saat berupaya menghalau datangnya kapal-kapal pengangkut imigran gelap
yang masuk ke perairan Australia.
Menurut kantor berita Reuters, pengakuan itu dilontarkan Menteri Imigrasi Scott Morrison. Dia mengaku awal pekan ini mendapat informasi soal "pelanggaran yang kurang berhati-hati" itu. Namun, pihak berwenang Australia langsung menginformasikannya kepada militer Indonesia, dalam hal ini TNI Angkatan Laut.
Menurut kantor berita Reuters, pengakuan itu dilontarkan Menteri Imigrasi Scott Morrison. Dia mengaku awal pekan ini mendapat informasi soal "pelanggaran yang kurang berhati-hati" itu. Namun, pihak berwenang Australia langsung menginformasikannya kepada militer Indonesia, dalam hal ini TNI Angkatan Laut.
"Kami sangat menyesal akan hal itu dan telah menyampaikan maaf," kata Morrison kepada para wartawan. "Namun pemerintah Australia tetap berkomitmen melanjutkan kebijakan menghentikan kapal-kapal [pembawa imigran gelap] itu," lanjut Morrison.
Letnan Jenderal Angus Campbell, kepala "Operasi Penegakan Perbatasan" yang bertanggungjawab menghalau para kapal imigran gelap, juga mengaku bahwa pelanggaran teritorial itu terjadi dalam beberapa hari. Namun, dia menolak memberi penjelasan lebih lanjut.
Mengusir kapal-kapal pembawa imigran gelap ke perairan Indonesia ini merupakan kebijakan kontroversial pemerintah Australia di bawah Perdana Menteri Tony Abbott. Belakangan ini pemerintah Australia juga tidak mau transparan soal bagaimana dan berapa kapal-kapal itu diusir oleh pihak berwenang, yang melibatkan militer.
Kapal-kapal ini diduga berangkat dari Indonesia secara ilegal. Sebelumnya, Australia menjalin kerjasama dengan Indonesia soal penanganan imigran gelap, namun kemitraan itu dibekukan sementara waktu setelah Jakarta marah kepada Canberra soal skandal penyadapan. Sementara itu, lembaga PBB urusan pengungsi memperingatkan Australia bahwa cara mereka menghalau para imigran bisa melanggar hukum internasional, dengan memaksa kapal-kapal itu kembali ke Indonesia tanpa memperhatikan keselamatan orang-orang itu.
Mereka rata-rata berasal dari negara-negara yang sudah dilanda konflik, seperti Afganistan, Sudan (Darfur), Pakistan, Somalia, dan Suriah. Para imigran itu ingin ke Australia untuk mendapat kehidupan yang lebih baik dengan menjadikan Indonesia sebagai tempat singgah. Mereka rela keluar uang banyak untuk membayar penyelundup agar bisa naik ke kapal walau dengan kondisi yang memprihatinkan.
Inilah akibat kurangnya radar militer dan satelit militer.
ReplyDeleteBgmana mungkin tahu kapal perang ausi masuk teritorial RI?.
Sudah saatnya pengembangan satelit,radar militer.jika perlu dibeli,bukan tdk byk kekayaan alam RI.
JADIKAN UANG KORUPTOR MENGAKUSISI RADAR DAN SATELIT MILITER.
Kpk geledah setiap BUMN dan SETIAP ANGGOTA DPR,JAKSA,POLISI.
Uang korupsi dikembalikan ke negara sbg pembelian alusista negara
Wilayah NKRI begitu luas hapir sama dg luas wilayah Uni Eropa, 2/3 wilayah lautan mendominasi dan perlu adanya strategi Kawasan Wilayah Pertahanan (KWP) berupa Kogabwilhan.
ReplyDeleteLestarinya NKRI hrs mendpt dukungan dr Masyarakat, Politisi, Akademisi, Wira usaha dan para pemegang pemerintahan yg berpegang pada falsafah bangsa Pancasila. NKRI tdk lepas dr perkembangan KWP yg selalu mengikuti perkembangan ASEAN maupun Dunia, Shg strategi KWP sangat diperlukan dg hadirnya Kogabwilhan sbg cikal bakal KWP dg pengembangan MEF(Minimum Essential Force) dr TNI utk melengkapi alutsistanya dlm memberikan isi dr Kogabwilhan utk menjadikan pertumbuhan ekonomi/pertahanan kawasan wilayah NKRI akan dpt memberikan gambaran utk bgmn NKRI bersosialisasi kewilayah kawasan ke abad 21. Kogabwilhan mrpk KWP Timur, Tengah dan Barat, antara Mef dg Kogabwilhan saling berhubungan mrpk pondasinya TNI yg akan datang dan juga akan memberikan pengaruh terhadap NKRI dlm bersosialisasi dg Kawasan Wilayah Pertahanan. Kita perlu melihat KWP Timur yg mana komposisi negara yg ada adalah Papua, Australia, PNG, Selandia Baru, Solomon, Fiji, Celedonia, Micronesia dg dibentuknya KWP Timur perlu adanya kementrian baru utk mengurusinya dan disini tdk hanya pertahanan saja akan ttp dg pertumbuhan ekonomi dikawasan timur akan dpt memberikan peluang baru yg sangat strategis. KWP Barat yang mana komposisi negara yg ada adalah Aceh, Malaysia, Thailand, Myarmar, Banglades, India, Srilangka dan Pakistas dg penembahan kementrian baru utk KWP Barat yang mana Aceh hrs membuka pelabuhan Internasional Sabang juga bandara Internasional sbg konektet negara2 yg menjadi KWP Barat. Bisa dikembangkan pariwisata maupun membuka kawasan industri(BUMN/BUMD), dg lintas sumatra hrs sdh selesai jalan tollnya kalau bisa dikembangkan kereta api dan Kogabwilhan sbg wadah pertahanan barat sdh dpt menjangkau negara2 KWP Barat. Sdgkan utk KWP Tengan ini mrpk inti dr pengembangan Timur maupun Barat, dimana Tengan dg intinya ASEAN utk melebarkan pertumbuhan ekonominya ke barat maupun ketimur sangat diharapkan karena ASEAN akan menerima UniEropa/AS/Rusia/Tingkok/Jepang/Korsel dan Korut. Disinilah Kogabwilhan akan memprakarsa KWP Timur.Tengah, Barat utk menyongsong abat ke 21 dan bgmn gambaran TNI akan dpt kita lihat betapa peliknya wilayah NKRI menjaga Kawasan Asia Pasifik. Salam..............