Kementerian
Pertahanan dan Pertamina menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang
jualbeli bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas guna mendukung pelaksanaan
operasional TNI saat melakukan operasi pengamanan dan ketertiban dalam
menjaga keutuhan NKRI.
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan Dirjen Kekuatan Pertahanan
Kemhan Laksamana Muda Agus Purwoko dengan Direktur Pemasaran dan Niaga
Pertamina Hanung Budaya, yang disaksikan Menhan Purnomo Yusgiantoro dan
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko serta tiga kepala staf angkatan, di
Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (18/12).
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan salah satu tugas TNI
adalah melakukan operasi pengamanan dan ketertiban dalam hal ini
kaitannya membantu pihak kepolisian, namun tentunya operasi pengamanan
NKRI makin penting baik pengamanan di darat, laut maupun di udara.
"Ada operasi militer selain perang, yaitu mendukung, ketertiban
keamanan, di laut illegal logging dan penyelundupan," kata Purnomo.
Menurut dia, dalam melakukan tugas pokoknya, TNI masih kekurangan
persediaan BBM dalam melakukan operasi karena persediaan yang diberikan
dijatah dalam APBN.
"Jika harga BBM naik, maka volume untuk kebutuhan operasi TNI akan
berkurang, sehingga TNI tidak optimal melaksanakan operasi. Namun, jika
BBM untuk mendukung operasi TNI maka negara akan diuntungkan karena
dengan kebutuhan BBM cukup, maka TNI mampu melakukan pengamanan udara,
darat dan laut, khususnya di daerah perbatasan secara optimal," kata
Menhan. Namun, sebaliknya kerugian negara bisa terjadi karena tidak
optimalnya operasi pengamanan laut yang marak dengan penyelundupan BBM,
pembalakkan liar dan pencurian ikan di laut.
Menurut Menhan, keterbatasan BBM dapat mempengaruhi operasi alutsista
yang dimiliki TNI karena selama ini TNI hanya bisa mengoperasikan 40
persen alutsista. Setiap akhir tahun kita berhutang karena bugetnya
terbatas, namun disisi lain kita memerlukan BBM untuk operasi TNI,
katanya.
Ia menjelaskan, secara hitung-hitungan Kemhan harus membayar hutang
sekitar Rp 8 triliun setiap tahunnya dan sangat mengganggu operasional
TNI. Berdasarkan perhitungan BPK, yang diperlukan Kemhan dan TNI
sebanyak 0,4 juta liter per tahun karena peralatan alutsista kita sudah
tua, sehingga memerlukan BBM cukup banyak.
No comments:
Post a Comment