Preah Vihear berkemungkinan 'sama-sama menang' untuk Kamboja dan Thailand

Keputusan pengadilan tertinggi PBB memberikan satu kilometer persegi lahan yang langsung mengelilingi perbatasan yang melingkungi kuil Preah Vihear kepada Kamboja dan memerintahkan Thailand untuk menarik pasukannya ke garis demarkasi baru, disambut sebagai "sama-sama menang" bagi kedua belah pihak.

Mahkamah Pengadilan Internasional [ICJ] mendeklarasikan bahwa dalam keputusannya, bagian tanjung – yang dijelaskan sebagai “daerah sekitar” - kuil abad ke-11 itu se

bagai milik Kamboja, tetapi menolak untuk memutuskan mengenai sisa wilayah seluas 3,6 kilometer persegi yang dipersengketakan. Pengadilan mengatakan, yang dipermasalahkan hanyalah daerah tanjung kuil, dan bukan garis batas Kamboja dan Thailand.

Keputusan tanggal 11 November ini menyatakan bahwa daerah tanjung tersebut membentang 2,5 kilometer ke barat daya hingga ke kaki bukit yang disebut Phnom Trap dan 500 meter ke utara kuil Preah Vihear. Thailand wajib menarik mundur semua pasukannya dari wilayah tersebut.

Pengadilan yang berkedudukan di The Hague mendesak kedua pihak untuk menggunakan "cara damai" dalam menyelesaikan persengketaan mengenai sisa wilayah seluas 4,6 kilometer persegi yang mengelilingi kuil, termasuk Phnom Trap, dan garis batas supaya dapat melestarikan dan mengembangkan area di sekitar kuil. Kuil ini tercantum sebagai situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2008.

Preah Vihear: para biksu Budha Kamboja berjalan di kuil Preah Vihear. [AFP]

“Oleh karena itu, Pengadilan menyimpulkan bahwa paragraf operatif pertama dari Keputusan tahun 1962 menentukan bahwa Kamboja memiliki kedaulatan atas seluruh wilayah tanjung Preah Vihear, seperti dijabarkan dalam paragraf 98 Keputusan yang sekarang, dan bahwa, karena itu, paragraf operatif kedua mewajibkan Thailand untuk menarik mundur militer Thailand, pasukan polisi, atau penjaga atau pengawas lainnya yang ditugaskan di sana, dari wilayah tersebut," menurut ICJ dalam keputusannya.

Sekurangnya 18 orang tewas dalam bentrokan antara 2008 dan 2011

Meski adanya keputusan tahun 1962 itu, daerah seluas 4,6 kilometer persegi di sekeliling kuil,  yang berdiri di puncak tebing setinggi 525 meter di perbatasan daerah aliran sungai antara Thailand dan Kamboja ini, sudah lama diperebutkan oleh kedua negara.

Telah beberapa kali terjadi bentrokan berdarah antara pasukan keamanan Thailand dan Kamboja mengenai perbatasan yang dipersengketakan itu antara tahun 2008 dan 2011, menewaskan sekurangnya 18 orang, termasuk tentara serta warga sipil, dan mengakibatkan ribuan orang yang tinggal di perbatasan mengungsi.

Pada tahun 2011, setelah suatu bentrokan, Kamboja meminta ICJ menafsirkan keputusan tahun 1962-nya dan menjelaskan kepemilikan lahan di sekeliling kuil, yang telah diubah menjadi zona demiliterisasi untuk mencegah konflik.

Pasukan perbatasan berjanji akan menjaga kedamaian

Setelah pertemuan tanggal 12 November antara Jend. Srey Doek, komandan Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja Divisi 3, dan Mayjen Tarakorn Thannavinthon, komandan Gugus Tugas Suranaree dari Angkatan Bersenjata Wilayah 2 Thailand, kedua pihak berjanji untuk melaksanakan putusan ICJ, dan Thailand sepakat untuk menarik mundur pasukannya segera setelah garis demarkasi yang pasti sudah ditetapkan.

“Pihak Thai akan menarik mundur pasukannya, sesuai kebijakan pemerintah," kata Tarakorn, dan menambahkan bahwa rentang waktu untuk penarikan mundur hanya dapat ditentukan oleh Komite Perbatasan Regional Thailand-Kamboja.

“Pihak Thailand menjamin kepada Kamboja bahwa pihaknya tidak akan membiarkan bentrokan terjadi,” Tarakorn meyakinkan.

Doek sependapat bahwa walaupun kedua pihak menghormati putusan ICJ, pelaksanaan keputusan tersebut kini berada di tangan kedua pemerintah.

“Kami akan menyerahkannya kepada pemerintah kedua negara untuk merundingkan keputusan itu. Sementara itu, kami [tentara Kamboja dan Thailand] akan tetap berada di daerah ini seperti biasa dan saling berunding jika ada permasalahan yang muncul,” kata Doek sewaktu pertemuan, yang dihadiri sejumlah besar kontingen Thailand, Kamboja dan jurnalis asing, sekitar 500 meter dari kuil.

Sampai komite perbatasan mencapai kesimpulan, Doek mengatakan komandan unit dari kedua pihak yang ditempatkan di perbatasan akan tetap bertemu atau berbicara melalui telepon, minimal sekali sehari untuk "mencegah kemungkinan kesalahpahaman.”

Pemimpin Kamboja puas dengan keputusan pengadilan

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menyebut bahwa keputusan ICJ ini merupakan peristiwa penting bagi sejarah negaranya.

“Ini secara jelas mengindikasikan upaya tegas pemerintah Kamboja dalam menyelesaikan sengketa dengan Thailand secara damai berdasarkan hukum internasional," katanya dalam pidato yang disiarkan langsung melalui televisi secara nasional tak lama setelah pengadilan PBB mengumumkan keputusannya.

Pemimpin Kamboja menginstruksikan pasukannya di perbatasan untuk menjaga perdamaian dan "sangat menahan diri" untuk memberikan kesempatan kepada kedua pemerintah dalam membahas pelaksanaan keputusan pengadilan.

Pihak Thailand melihat keuntungan dalam keputusan ICJ

Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra menyebutkan bahwa beberapa butir keputusan tersebut dianggap menguntungkan Thailand.

Ia mengatakan pemerintah Thailand memandang putusan Pengadilan Dunia ini menekankan kepentingan kedua pihak untuk melanjutkan perundingan damai mengenai wilayah yang dipersengketakan. Ia menambahkan bahwa sejak pengadilan tidak memutuskan soal demarkasi, ini berarti bahwa pengadilan tidak mengakui klaim Kamboja atas daerah seluas 4,6 kilometer persegi, maupun mengikat Thailand pada peta era kolonial yang membentuk dasar klaim Kamboja.

Menjelaskan pidato kepada bangsanya dua hari kemudian, tanggal 13 November di parlemen, Yingluck mengatakan ia tidak pernah berkata bahwa dia menerima keputusan ICJ yang memberikan seluruh tanjung Preah Vilnear kepada Kamboja, tetapi ia menegaskan kebutuhan untuk menjaga kedamaian dan kesantunan hubungan internasional.

“Saya tidak pernah mengatakan saya akan menerima keputusan pengadilan. Yang saya katakan adalah, saya akan menjaga hubungan bilateral dan melestarikan kedaulatan negara kita. Setiap kata memang peka dan penting apabila menyangkut soal diplomasi internasional," katanya kepada Bangkok Post.

Virachai Plasai, duta besar Thailand untuk Belanda dan pemimpin tim hukum Thailand yang memperjuangkan perkara ini, mengatakan penolakan pengadilan untuk menggunakan peta kolonial sebagai rujukan untuk demarkasi perbatasan merupakan hal yang positif bagi Thailand.

Karena pengadilan tidak akan membiarkan Thailand maupun Kamboja memberlakukan solusi sepihak, "kedua pihak harus melanjutkan perundingan, kecuali kedua pihak mencapai kesepakatan," katanya, menambahkan bahwa tim hukumnya sedang dalam proses menelaah keputusan untuk menentukan cara melakukan perundingan.

Keputusan ICJ dapat meredam ketegangan, kata menteri Thailand

Menteri Pendidikan Thailand Chaturon Chaisaeng mengatakan, keputusan pengadilan internasional atas konflik puluhan tahun ini adalah positif dan bisa meredam ketegangan, baik di perbatasan dan di dalam negeri, asalkan pemerintah berupaya "menjangkau dan menjelaskan kepada mereka yang masih tidak puas dengan keputusan itu.”

Kedua negara harus mengikuti rekomendasi Pengadilan Dunia dan secara damai berupaya mencapai keberhasilan dan keberlanjutan promosi situs Warisan Dunia tersebut, kata Chaturon.