Lahan Pangkalan Militer di Tanjung Datuk Sudah Disiapkan Pemkab

Mencuatnya masalah mercusuar yang dibangun Malaysia di Tanjung Datuk, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, menjadi perhatian serius Pemerintah Indonesia. 

Pemerintah pusat juga berencana membangun pangkalan Militer Laut, Udara, dan pangkalan Batalyon di Temajuk. Menyikapi hal tersebut, Bupati Sambas Juliarti Djuhardi Alwi menyatakan, siap membebaskan lahan untuk pembangunan pangkalan militer di Temajuk.

Menurut dia, Pemkab Sambas akan menyiapkan lahan untuk pembangunan pangkalan militer guna mengawasi wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Temajuk.  

“Apalagi sudah tiga kali permasalahan perbatasan di Temajuk mencuat, seperti kasus Gosong Niger, Camar Bulan dan sekarang pembangunan mercusuar oleh Malaysia di wilayah kita,” kata dia, Minggu 1 Juni 2014.

Juliarti mengatakan, potensi masalah dengan Malaysia seperti yang terjadi di Tanjung Datuk tidak menutup kemungkinan membesar. Sebab, saat ini polemiknya masih diselesaikan.

Untuk pengawasan kawasan perbatasan ini, lanjut Juliarti, Pemkab Sambas akan mendukung dibangunnya pangkalan militer di Temajuk. “Karena  potensinya akan semakin besar jika kita tidak melakukan pengawasan secara ketat," tuturnya.

Ia mengaku, memang saat ini proses pembangunan pancang rambu suar telah dihentikan pihak Malaysia. Akan tetapi, keberadaan pancang tersebut cukup meresahkan nelayan setempat yang akan melaut, mengingat selamat ini baik-baik saja. 

"Dari laporan yang diterima, nelayan kita khawatir melaut. Apalagi dikawasan pancang suar, jika dibiarkan, tentunya akan berpengaruh terhadap penghasilan nelayan,” jelasnya. 

TNI AL tempatkan kapal perang

Saat ini, kata dia TNI AL telah menempatkan dua kapal perang di Tanjung Datuk untuk mengawasi perbatasan Indonesia di Tanjung Datuk.

Permasalahan tersebut sudah di bahas bersama antara Indonesia-Malaysia di Kemenlu, pada Rabu 28 Mei 2014 lalu di Jakarta. Kata dia, dalam pertemuan tersebut diupayakan penyelesaian perbatasan. 

“Hanya saja kita masih belum mengetahui apakah pancang mercusuar yang telah terbangun nantinya akan dirobohkan. Karena dari informasi yang diterima, saat ini pancang mercusuar sudah dicat warna merah putih,” ungkap Juliarti.

Menurut dia, jika tidak dirobohkan, khawatir 50 tahun mendatang pancang suar itu akan diakui masyarakat sebagai batas negara. “Jadi ini masih diselesaikan, "jelasnya.

Pihaknya meminta pemerintah pusat serius membenahi pembangunan di wilayah perbatasan. Sebab,permasalahan tersebut bukan kejadian pertama. Dikhawatirkan kejadian seperti ini akan kembali terulang apabila lengah. 

"Dari tiga kejadian, memang Malaysia melihat kelengahan kita.Sampai-sampai sudah berdiri pancang suar baru kita mengetahuinya. Ini harus menjadi perhatian kita bersama, dan Pemkab Sambas terus berupaya membangun pendidikan, kesehatan dan SDM masyarakat perbatasan,” demikian ia menegaskan.

Selain itu juga, ia berharap, tower yang dibangun segera difungsikan. Tujuannya tiada lain adalah agar masyarakat perbatasan bisa berkomunikasi langsung apabila ada permasalahan di perbatasan. "Telekomunikasi ini sangat penting. Harus disegerakan,” katanya.

Warga perbatasan perlu komunikasi, ia melanjut termasuk petugas yang ditempatkan di Temajuk. ”Saat ini mereka tidak bisa komunikasi”.

 

http://nasional.news.viva.co.id